Uncategorized

KDRT itu…

Tulisan berikut merupakan beberapa pertanyaan dan jawaban yang terdapat dalam buku Kumpulan Tanya Jawab untuk Lebih Memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, United Nation Population Fund tahun 2004)


Pada tanggal 22 September 2004 telah diundangkan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal.

Apa harapan dalam penegakan UU PKDRT?

  • Memahami penghormatan hak-hak asasi manusia
  • Toleransi yang didasarkan atas perilaku kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap rumah tangga sehingga terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Apa itu KDRT?

Kekeradan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atas penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakkan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. (Pasal 1 butir 1)

Siapa saja yang termasuk dalam Lingkup Rumah Tangga?

yang termasuk dalam Lingkup Rumah Tangga menurut pasal 2 adalah:

  1. suami, isteri, dan anak
  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
  3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Apa yang menjadi tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuannya ialah:

  1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
  2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
  3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
  4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (pasal 4)

Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Bentuk-bentuk KDRT menurut pasal 5 adalah:

  1. kekrasan fisik;
  2. kekerasan psikis;
  3. kekerasan seksual;
  4. penelantaran rumah tangga.

Apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik?

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6)

Apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis?

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)

Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?

Kekerasan seksual meliputi:

  1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga;
  2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Pasal 8)

Apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga?

  1. penelantaran rumah tangga, adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Pasal 9 ayat 1)
  2. termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 ayat 2)

Bagaimana cara pengajuan laporan kekerasan dalam rumah tangga?

  1. korban berhak lapor secara langsung KDRT kepada kepolisian di tempat korban atau tempat kejadian
  2. korban dapat memeberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk lapor KDRT. (Pasal 26)
  3. dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, untuk anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 27)

Bagaimana pemerikasaan terhadap pelaku?

  1. Laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban, kepolisian atau relawan pendamping
  2. Pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3X24 jam guna pemerikasaan.
  3. Pemeriksaan dilakukan di Pengadilan tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (Pasal 37)

Apa yang harus dilakuakan untuk pelayanan pemulihan korban?

  1. Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. (Pasal 39)
  2. Tenaga kesehatan wajib: memeriksa korban sesuai standar profesinya, memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (Pasal 40)
  3. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama. (Pasal 42)

Untuk lebih lengkapnya silahkan unggah file Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di sini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s